Kebijakan Kontroversial Susi Pudjiastuti Diapresiasi Dunia

loading…

Kebijakan Kontroversial Susi Pudjiastuti Diapresiasi Dunia. (Koran SINDO. Ramadhan Adiputra).

JAKARTA – Susi Pudjiastuti meraih prestasi membanggakan. Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu masuk ke dalam daftar Global Thinker 2019 versi Foreign Policy yang dirilis baru-baru ini.

Dia menempati kategori pertahanan dan keamanan bersanding dengan Komandan Pasukan Kurdi Irak Qaseem Suleimani dan Menteri Pertahanan Jerman Ursula van der Leyen.

Di kategori sama ada pula nama Menteri Dalam Negeri Meksiko Olga Sanchez Cordero, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Presiden dan Chief Operating Officer SpaceX Gwynne Shotwell, CEO Palantir Alex Karp, Jurnalis dan Pendiri Bellingcat Eliot Higgins, ajudan Rusia Vladislav Surkov, dan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina.

Baca Juga:

Pengakuan diberikan atas kebijakan kontroversial yang dilakukan Susi di kementerian yang dipimpinnya. Foreign Policy menyebut Susi tidak segan menggunakan strategi menakut-nakuti dalam menjaga dan memelihara stok ikan di perairan Indonesia. Kebijakan penangkapan anak buah kapal (ABK) asing yang mencuri ikan dari perairan Indonesia dan meledakkan kapal yang ditumpanginya menyebar luas ke dunia.

“Susi berkomitmen menjaga kekayaan laut Indonesia dengan cara yang tegas,” ungkap Foreign Policy. “Pendekatan itu memberikan hasil yang signifikan. Angka penangkapan ikan ilegal menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kebijakan itu juga meningkatkan ketegangan diplomatik dengan China.”

Editor Foreign Policy, Jonathan Tepperman, mengatakan penentuan 100 Global Thinker 2019 didasarkan pada kontribusi dan pengaruhnya dalam 12 bulan terakhir. “Kami yakin di antara kalian ada yang tidak setuju dengan daftar ini. Karena itu, kami menambah kategori pilihan pembaca lewat jajak pendapat,” katanya.

Bagaimana tanggapan Susi? Saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Negara Jakarta (23/01), perempuan yang tidak menamatkan pendidikan SMA itu menyatakan, “Ya gembira, bangga. Gini-gini saya pemikirannya diakui, gitu kan,” katanya.

Perempuan kelahiran 15 Januari 1965 itu pun menyampaikan rasa bangganya bila penghargaan itu diberikan karena keberhasilannya dalam memberantas illegal fishing Dalam memberantas illegal fishing, Susi menindak para pelakunya dengan meledakkan kapal.”Berarti aku dianggap pintar, dong. Pemikirannya dianggap bagus,” tandasnya.

Kebijakan menenggelamkan kapal untuk mengatasi pencurian ikan yang merajalela di lautan Indonesia baru dilakukan pemerintah Jokowi. Jumlah kapal yang menjadi korban tidak tanggung-tanggung. Sejak menjabat menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) Oktober 2014 hingga Agustus 2018, Susi telah menenggelamkan 488 kapal.

Kapal yang diteng gelamkan tersebut berasal dari berbagai negara seperti Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, Malaysia, hingga China.

Selain diledakkan dengan dinamit, penenggelaman dilakukan dengan memotong-motong badan kapal. China. Kapal yang ditenggelamkan paling banyak dari Vietnam, sebanyak 276 kapal, Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua Nugini 2 kapal, Cina 1 kapal, Belize 1 kapal dan tanpa negara 1 kapal.

Penenggelaman di antaranya dilakukan secara massal. Seperti pada perayaan HUT ke-73 kemerdekaan Indonesia 2018 lalu, Susi meneng gelamkan 125 kapal maling ikan. Susi memimpin aksi tersebut dari Bitung, Sulawesi Utara. Selain di Bitung, penenggelaman kapal berlangsung di Pontianak, Cirebon, Aceh, Tarakan, Belawan, Merauke, Natuna atau Ranai, Ambon, Batam, Terempa atau Anambas. Langkah tegas Susi ini bukan tanpa resiko.

Dia harus menghadapi kritikan dari berbagai pihak, dari dalam maupun luar negeri. Bahkan dari dalam negeri kritikan itu disampaikan Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan yang meminta Susi menghentikan penenggelaman kapal yang melakukan illegal fishing diberhentikan.

Alasannya, karena aksi yang dilakukan Susi selama 3 tahun belakangan ini dinilai sudah cukup menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia pada dunia. Di sisi lain Luhut ingin KKP fokus ke optimalisasi di bidang ekspor produksi ikan.

Menurut dia, banyak daerah yang jum lah tangkapan ikannya melimpah hingga perlu dilakukan produksi frozen untuk meningkatkan jual beli ikan ke luar negeri, bukan lagi pengalengan. Dari luar negeri, protes keras datang dari Vietnam yang nelayannya paling banyak menjadi korban kebijakan Susi.

Ha Hai dari Asosiasi Advo kat Ho Chi Minh City yang mewa kili sejumlah kapten kapal Vietnam yang ditahan di Indonesia kepada BBC meminta Indonesia tidak menenggelamkan kapal asing yang ditangkap tanpa sidang. Protes sama disampaikan Ketua Asosiasi Perikanan Luar Negeri, TOFA, Aphisit Techaniti sawad.

Dia menuding, penenggelaman kapal yang dilakukan Indonesia melanggar konvensi PBB tentang hukum laut 1982. Menurut dia, kapal yang tertangkap mencuri ikan harus digunakan kembali untuk transportasi atau untuk dilelang. Susi tidak ambil pusing dengan berbagai kritikan maupun protes.

Dia menegaskan, penenggelaman kapal dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, setelah kapal pencuri ikan ditanggap diwilayah perairan Indonesia dan di proses secara hukum. President Director of PT ASI Pudjiastuti Marine Product itu me negaskan, apa yang dilakukan merupakan tugas negara untuk menjalankan amanah UU Perikanan.

Di balik kontroversi, kebijakan Susi membawa hasil konkret. Stok ikan di perairan Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Berdasar keterangan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, pada tahun 2016, stok ikan Indonesia sebesar 6,5 juta ton. Sedangkan pada tahun 2017 stok ikan tercatat naik sebanyak 7,3 juta ton. Pada 2018 lalu, stok ikan Indonesia diperkirakan mencapai 12,5 juta ton atau naik 71{abc77dde74f4283130ff267239a3d5c3de13fcdeeb0ff25d6c16f20d26f70f2d}.

Nama- Nama Lain
Nama lain dalam kategori pertahanan dan keamanan dalam daftar itu adalah Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina. Dia dianggap telah merespons tantangan keamanan terbesar yang dihadapi Bangladesh dengan kedermawanan yang dia tidak selalu tunjukkan pada lawannya di dalam negeri.

“Bukannya mengusir sekitar 700.000 Rohingya yang lari dari persekusi di Myanmar, Hasina menyambut mereka dan mengizinkan mereka tinggal di negaranya,” ungkap pernyataan Foreign Policy. Penasihat Presiden Rusia Vladimir Putin, Vladislav Surkov, yang juga masuk daftar tersebut, dikenal salah satu penasihat terdekat Putin yang mahir dalam seni propaganda.

“Surkov tidak hanya memperkuat kekuasaan Kremlin dengan menata ulang partai-partai oposisi dan kelompok civil society di Rusia, dia juga memanfaatkan perpecahan media untuk meningkatkan disinformasi Rusia di dalam dan luar negeri,” papar pernyataan Foreign Policy.

Apa yang dilakukan Surkov telah menginspirasi banyak pihak di penjuru dunia, termasuk maraknya troll media sosial anonim dan operasi pers oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Jurnalis dan pendiri Bellingcat Eliot Higgins juga tak dapat dipandang remeh dalam daftar itu.

Menurut Foreign Policy, Higgins telah membuktikan bahwa satu laptop dengan akses pada media sosial, YouTube, dan Google Maps dapat mengungkap berbagai situasi perang sesungguhnya, dibandingkan apa yang bisa dilakukan oleh sejumlah badan intelijen pemerintah.

“Dan ini semua dimulai dengan Bellingcat, website yang dia luncurkan pada 2014 melalui kampanye sukses Kickstarter. Setelah terobosan dari medan perang di Ukraina dan Suriah, Higgins menggunakan intelijen open-source pada 2018 untuk melacak identitas dua pelaku lapangan Rusia yang dituduh meracun mantan mata-mata Sergei Skripal di Inggris,” ungkap Foreign Policy.

Adapun Komandan Pasukan Quds Iran Qassem Suleimani yang memimpin upaya militer rahasia Iran selama dua dekade, walaupun perannya tak pernah lebih besar dari yang ada saat ini, sidik jari Qassem ada di mana saja bahwa Iran aktif, dari Yaman hingga Irak ke Suriah.

Dalam kategori Orang Kuat, daftar itu menyebut Kan selir Jerman Angela Merkel di peringkat puncak. “Selama 13 tahun menjabat, Angela Merkel telah membawa proyek Eropa melalui pragmatisme dan tekad. Tempat para politisi lain mungkin lemas, dia menavigasi krisis zona euro dan membela hak para pengungsi,” tutur pernyataan Foreign Policy.

Mantan Presiden Barack Obama tetap berada dalam daftar itu meski sudah tak berkuasa. Menurut Foreign Policy, delapan tahun pemerintahan Obama menunjukkan apa yang dapat dicapai dan tidak dapat dicapai intelektual di kantor paling berpengaruh di dunia itu.

“Dia mampu mengelola ekonomi global melalui krisis terburuk sejak Depresi Besar. Penekanannya pada diplomasi telah menciptakan kesepakatan nuklir dengan Irak, kekompakan global pada perubahan iklim dan traktat pengurangan senjata baru dengan Rusia,” papar Foreign Policy. (Muh Shamil/ Syarifudin)

(nfl)